Inilah Draft RUU Kebidanan

Tidak ada komentar 4810 views
PP IBI menggelar sosialisasi RUU Kebidanan

PP IBI menggelar sosialisasi RUU Kebidanan

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) melalui laman resminya mengeluarkan draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kebidanan. RUU Kebidanan diharapkan mampu mengatur profesi bidan secara komperehensif.

Spesifikasi perbedaan kinerja bidan dan dokter harus diperjelas di dalamnya. Salah satu perbedaan bidan dan dokter ialah pada proses persalinan. Persalinan secara normal akan ditangani bidan, sedangkan persalinan tidak normal biasanya ditangani oleh dokter.

PP IBI menganggap RUU Kebidanan bersifat keharusan karena sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Bidan yang dapat praktik di lapangan merupakan bidan yang memenuhi persyaratan UU yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari bahaya mal praktik.

Peraturan tersebut dianggap penting karena proses melahirkan sangat berbahaya dan seorang bidan jelas harus melakukan kinerjanya yang sudah diatur dalam UU Kebidanan.

Profesi Bidan sudah diakui secara internasional, namun di Indonesia profesi bidan masih dihadapkan oleh berbagai macam kendala seperti masih tingginya angka kematian ibu dan anak, persebaran bidan yang belum merata serta pendidikan kebidanan yang sampai saat ini sebagian besar masih pada jenis pendidikan vokasi.

Draft RUU Kebidanan

Dalam draft RUU Kebidanan ini terdiri dari 12 Bab 74 pasal ditambah dengan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal

Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 Pendidikan Kebidanan
Bab 3 Registrasi dan Izin Praktik
Bab 4 Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
Bab 5 Bidan Warga Negara Asing
Bab 6 Praktik Kebidanan
Bab 7 Hak dan Kewajiban
Bab 8 Organisasi Profesi
Bab 9 Konsil Kebidanan
Bab 10 Pembbinaan dan Pengawasan
Bab 11 Ketentuan Peralihan
Bab 12 Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi Bidan maupun masyarakat.

Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan, pelindungan, dan kepastian hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Kebidanan.

Pengaturan kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu pendidikan dan Pelayanan Kebidanan, memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur mengenai jenis Bidan, pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan warga negara asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, organisasi profesi, Konsil Kebidanan, serta pembinaan dan pengawasan.

Silakan unduh dokumen draft RUU Kebidanan di bawah ini

Sumber 1

Sumber 2